SEJARAH Indonesia
adalah sejarah pelik.
Kontroversi dalam
penulisan sejarah kerap
membuat publik bingung
untuk mendapati
kebenaran karena
perbedaan versi. Sejarah
menjadi lahan untuk
manipulasi dan peraihan
legitimasi. Penguasa
memiliki andil karena
memerlukan sejarah
sebagai topangan
kekuasaan. Publik pun
mafhum sejarah negeri
identik dengan sejarah
versi penguasa. Sejarah
mirip paket indoktrinasi
atas nama pengawetan
kekuasaan dan
penaklukan agar tak
ada resistensi atau
subversi.
Ironi dalam penulisan
sejarah di Indonesia itu
mendapati bantahan
dari Saskia Eleonora
Wieringa melalui buku ini.
Buku ini kentara sebagai
agenda penulisan
sejarah kritis untuk
memberi perspektif
berseberangan dengan
ulah rezim Orde Baru
dalam pembabaran
sejarah Gerwani
(Gerakan Wanita
Indonesia) dan PKI
(Partai Komunis
Indonesia). Wieringa
membuat argumentasi
dari fakta-fakta
“tersembunyikan” oleh
Orde Baru dan pola
tafsiran
multidimensional. Buku
ini hadir sebagai revisi
dari represi kesejarahan
oleh Orde Baru.
Publik telah lama
dijejali dengan stigma
bahwa perempuan-
perempuan dalam
Gerwani memiliki
perilaku seksual rendah
dan jahat. Gambaran
perilaku seksual ini
tampil vulgar dalam film
G 30 S PKI produksi
penguasa Orde Baru.
Narasi dan imajinasi
juga diimbuhi melalui
buku-buku pelajaran
sejarah. Produksi dan
sebaran opini publik
semakin membuat
Gerwani identik dengan
kekerasan, seksualitas,
anarkis, dan kejam.
Stigma ini terbentuk
atas kepentingan
penguasa Orde Baru
untuk memberi represi
ingatan-publik agar
mengecam dan
membenci Gerwani dan
PKI. Manipulasi sejarah
digulirkan selama
puluhan tahun. Stigma
telanjur melekat dan
mendekam sebagai
memori kesejarahan
hampir permanen.
Wieringa menjelaskan
bahwa Orde Baru
memang sengaja
mengusung politik
seksual untuk
menghabisi riwayat
Gerwani dan
menghapus dari kronik
kesejarahan Indonesia.
Penghitaman dilakukan
dengan pelekatan
terhadap PKI sebagai
pelaku atau dalang
pemberontakan dalam
tragedi 1965. Paket
sejarah Orde Baru
secara sistematis
membuat musuh-
musuh politik hancur
tanpa hak pembelaan.
Penindasan sejarah
telah dilakukan melalui
restu negara. Politik
seksual Gerwani pun
dijadikan modal
menciptakan manipulasi
demi legitimasi
kekuasaan.
Riwayat
Ikhtiar Wieringa untuk
membantah paket
sejarah versi Orde Baru
dilakukan dengan
eksplanasi masalah
melalui tiga tingkatan:
(1) memaparkan
feminisme Indonesia
dengan uraian tentang
lebih banyak momen
radikal dan penuh
keberanian yang kita
kenal daripada yang
telah disajikan oleh para
penulis sampai saat ini;
(2) menyajikan sejarah
yang selama ini dilarang
yakni sejarah Gerwani;
(3) mempelajari
peristiwa 1965-1966
berdasarkan ulasan
gender yang selama ini
digelapkan oleh pihak
militer atau diabaikan
oleh penulis sejarah
Indonesia modern.
Pamrih penulisan buku
ini memang menantang
karena Wieringa sadar
bahwa buku-buku
tentang Gerwani dan
gerakan perempuan
komunis telah
dihentikan sejak
peristiwa 1965. Publik
tidak mendapati lagi
jenis-jenis buku sejarah
tentang peran Gerwani
dalam pembentukan
Indonesia. Akses publik
untuk mempelajari
peran Gerwani juga
dibatasi dan dilarang
oleh penguasa Orde
Baru dan militer.
Pembungkaman ini tidak
sekadar terjadi pada
publik karena para
korban juga masih
merasa takut untuk
mengisahkan represi
oleh peristiwa 1965.
Sekian anggota Gerwani
sengaja mendapati
teror agar tidak
mengungkap sejarah
melalui kesaksian lisan
dan tulisan.
Wieringa antusias
untuk mencari sumber
dalam penulisan sejarah.
Kisah-kisah dari
perempuan-perempuan
Gerwani dan lingkaran
PKI dijadikan sebagai
data memikat untuk
ditafsirkan secara kritis.
Keampuhan buku ini
terletak pada kejelian
penulis menghadirkan
kesaksian-kesaksian
dari tokoh-tokoh
penting. Kesanggupan
mencari narasumber
dan pencatatan
memunculkan narasi
sejarah mengejutkan.
Ketersembunyian
perlahan disingkap
mengacu pada
keterangan-keterangan
berseberangan dengan
penjelasan Orde Baru.
Pembaca bisa
menemukan
penjelasan-penjelasan
memikat tentang
sejarah dan peranan
Gerwani dalam sejarah
Indonesia pada bab lima:
“Gerwani: Menuju
Kepeloporan Gerakan
Perempuan. ” Gerwani
sejak 1950-an memiliki
andil dalam gerakan
keperempuanan-
feminisme di Indonesia.
Posisi dan garis ideologi
Gerwani terungkapkan
dalam laporan Kongres
1954: (1) Gerwani
sebagai organisasi
pendidikan dan
perjuangan tidak
menjadi bagian partai
politik mana pun; (2)
keanggotaan terbuka
bagi segenap
perempuan berumur 16
tahun atau lebih atau
telah menikah; (3)
keanggotaan ganda
dengan organisasi
perempuan lain
diperkenankan. Garis
ideologi ini memang
tidak permanen karena
Gerwani pun harus
sadar zaman dan
tanggap terhadap
perubahan politik Orde
Lama.
Agenda gerakan
Gerwani pada masa itu
memakai media massa
sebagai corong. Pelbagai
pemikiran dan
kampanye disajikan
melalui “Ruang Wanita”
di Harian Rakyat dan Api
Kartini. Tulisan menjadi
juru bicara untuk
penyadaran dan
pencerahan kaum
perempuan Indonesia
kendati semua tulisan
tidak mesti identik
dengan garis ideologi
Gerwani. Pelbagai isu
mendapati tanggapan
dari Gerwani sebagai
bukti keterlibatan untuk
pemihakan nasib
perempuan dan
pemartabatan
perempuan di mata
politik, ekonomi, hukum,
seni, dan pendidikan.
Politik
Pasang surut peran
Gerwani dan keintiman
dengan PKI dan
Soekrano membuka
jalan untuk peka politik.
Marxisme dan
nasionalisme menjadi
godaan dalam afirmasi
ideologis. Gerwani pun
terlibat dalam sekian
peristiwa politik
menentukan karena
kesanggupan
menggarap isu-isu
besar. Jalan terbuka
untuk membesarkan diri
dan represi politis
dialami Gerwani sebagai
konsekuensi dari
kegenitan politik. Relasi
Gerwani dengan
organisasi
keperempuanan
internasional semakin
melahirkan kepekaan
atas nasib perempuan
di Indonesia dan dunia.
Agenda menjadi besar
dan kompleks pada
saat situasi politik
rentan dengan
perubahan-perubahan
drastis.
Isu politik seksual
mengantarkan Gerwani
pada perdebatan pelik
tentang peran dan
makna perempuan.
Wacana pelacuran,
undang-undang
perkawinan, dan
poligami digarap dengan
intensif meski harus
berhadapan dengan
paket politik dan represi
opini publik. Politik
seksual ala Gerwani ini
mendekati pada
sensitivitas
kepentingan negara
dalam regulasi pelbagai
urusan dalam acuan
politik. Gerwani
menjelang di
persimpangan jalan.
Kondisi menekan ini
kentara pada masa
1960-an saat
perpolitikan memanas.
Tragedi 1965 pun
menjadi “terompet
kematian” untuk lakon
Gerwani dan gerakan
keperempuanan di
Indonesia.
Lakon Gerwani secara
sistematis ditamatkan
oleh Orde Baru dengan
penciptaan stigma dan
manipulasi sejarah.
Politik seksual jadi kunci
penghancuran. Buku ini
ada dalam pergulatan
makna sejarah dengan
bantahan-bantahan
keras dan kritis.
Wieringa menghadirkan
buku ini sebagai
suguhan memikat
untuk membuat
pembaca mau menilik
sejarah dengan gairah
tanpa harus jinak oleh
represi sejarah produksi
Orde Baru.
========================================
Judul: Penghancuran
Gerakan Perempuan:
Politik Seksual di
Indonesia
Pascakejatuhan PKI
Penulis: Saskia Eleonora
Wieringa
Penerjemah: Harsutejo
Penerbit: Galang Press,
Yogyakarta
Cetakan: 2010
Tebal: 542 halaman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar